Tribratanews Polresta Kediri – Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Gubernur Jawa Timur terkait pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa, Senin (20/11).
Kegiatan dilaksanakan di Gedung Dyandra jalan Basuki Rahmat ini dihadiri 610 dari babinkamtibmas, 39 Kasat Binmas , Kadis PMD 39 orang, perwakilan camat 58 orang dan perwakilan kepala desa 39 orang.
“Ini adalah salah satu kegiatan tim saber pungli, tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan adanya penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana desa,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Mahfud Arifin, Senin (20/11)
.
Kapolda Jatim menambahkan, pertanggungjawaban dana desa ini bukan hanya kepala desa namun Camat juga bisa ikut, bahkan Bupati juga ikut.
“Dengan adanya MoU ini maka tidak ada lagi kepala desa dan camat yang masuk penjara, apabila masih ada yang masuk penjara berarti pengawasan dari polisi yang kurang maksimal,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersbut Kapolda mencontohkan satu kasus di sebuah desa di Madura, dimana camat meminta dana Rp 100 juta pada 15 desa sehingga terkumpul Rp 1,5 milyar. Akhirnya dana tersubut disalahgunakan untuk membeli mobil mewah.
“Dengan adanya pengawasan ini supaya tidak ada lagi pelanggaran. Ini adalah upaya prefentif,” ujarnya.
Untuk 11 bulan ini, tim saber pungli banyak yang ditangani. Untuk kedepan ukurannya bukan banyaknya yang ditangkap tapi pemanfaatan anggaran yang benar.
“Jadi saya sarankan, gunakan anggaran desa supaya bermanfaat. Boleh membangun infra strukutur tapi lebih baik dana tersebut untuk masyarakat banyak,” tukasnya.
Sementara perwakilan Gubernur Jatim yakni Dr Supriyanto menyatakan ada 7724 desa yang menerima anggaran tersebut. Namun nilainya pihaknya tidak mengetahui karena dana tersebut ditransfer dari APBN langsung ke desa. (res|aro) – dari berbagai sumber – Foto : Humas Polda Jatim